KUMPULAN TUGAS SEMESTER 1

 KUMPULAN TUGAS SEMESTER 1

TUGAS 1

TUGAS 2

TUGAS 3

TUGAS 4

TUGAS 5

UJIAN TENGAH SEMESTER

TUGAS 6

Perilaku Taat Hukum

 Perilaku taat hukum

 Perilaku taat hukum adalah tindakan seseorang yang mematuhi dan tunduk pada semua peraturan serta hukum yang berlaku, baik hukum tertulis maupun norma-norma yang ada di masyarakat. Ini mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab warga negara untuk memenuhi kewajiban dan tidak melanggar larangan, demi terciptanya ketertiban dan keadilan sosial. 

Ciri-ciri perilaku taat hukum:

• Mematuhi aturan lalu lintas: Mengikuti rambu-rambu, batas kecepatan, dan memakai sabuk pengaman.
• Membayar pajak tepat waktu: Sebagai bentuk kontribusi pada negara.
• Menghormati hak cipta: Tidak melakukan pembajakan atau menggunakan karya orang lain tanpa izin.
• Menghormati hak asasi manusia: Menghargai kebebasan berpendapat, beragama, dan hak-hak dasar lainnya.
• Menjaga ketertiban umum: Menghindari perbuatan yang meresahkan masyarakat.
• Mengikuti tata tertib yang berlaku: Seperti aturan di sekolah atau di lingkungan kerja. 

Mengapa taat hukum penting?

• Menjaga ketertiban sosial: Mencegah konflik dan menjaga stabilitas dalam masyarakat.
• Melindungi hak dan keadilan: Memastikan hak-hak individu dihormati dan dilindungi oleh sistem hukum yang adil.
• Membangun reputasi baik: Individu atau organisasi yang taat hukum cenderung memiliki reputasi yang baik dan dipercaya oleh pihak lain.
• Mendorong pembangunan ekonomi: Lingkungan yang patuh hukum menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan kondusif untuk pertumbuhan ekonomi. 

TUJUAN HUKUM DAN PRASYARAT TERWUJUDNYA

TUJUAN HUKUM DAN PRASYARAT TERWUJUDNYA

1. KEADILAN

Prasyarat terwujudnya tujuan hukum, yaitu keadilan, melibatkan kombinasi antara substansi hukum yang adil, proses penegakan hukum yang imparsial, dan kesadaran masyarakat yang tinggi. Para ahli hukum, seperti Gustav Radbruch, menekankan pentingnya keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. 

Berikut adalah prasyarat utama agar tujuan hukum keadilan dapat terwujud:

1. Sistem Hukum yang Adil (Substansi)

• Isi Hukum Mencerminkan Nilai Keadilan: Aturan hukum yang dibuat harus mengandung nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, serta melindungi hak asasi manusia.
• Perlindungan Hak dan Kewajiban yang Seimbang: Hukum harus mengatur hak dan kewajiban setiap orang secara jelas dan proporsional, tanpa diskriminasi.
• Fleksibilitas (Moral Justice): Meskipun hukum positif harus dipatuhi, hakim dalam proses yudisial harus dapat menjembatani antara "legal justice" (keadilan hukum formal) dan "moral justice" (keadilan substansial) untuk mencapai putusan yang berkualitas. 

2. Penegakan Hukum yang Imparsial dan Berwibawa (Proses)

• Imparsialitas (Tidak Memihak): Proses penegakan hukum, mulai dari penyelidikan hingga putusan pengadilan, harus dilakukan secara adil dan tidak memihak.
• Aparatur Penegak Hukum yang Berintegritas: Petugas seperti polisi, jaksa, dan hakim harus bertindak dengan keyakinan yang baik, menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparan, dan akuntabel.
• Akses yang Sama terhadap Keadilan: Setiap warga negara, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, harus memiliki akses yang sama terhadap sistem peradilan.
• Prosedur yang Adil: Adanya proses hukum yang jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan (due process of law) memastikan setiap orang mendapatkan perlindungan hukum yang sama. 

3. Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat (Budaya Hukum) 

• Kepatuhan dan Penghormatan terhadap Hukum: Masyarakat secara umum harus mematuhi dan menghormati hukum serta peraturan yang berlaku.
• Pendidikan dan Kesadaran Hukum: Tingkat pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat yang tinggi akan mendorong partisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan adil.
• Solidaritas Sosial: Menggalang solidaritas sosial dan mengatasi ketimpangan atau diskriminasi juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial. 

Singkatnya, terwujudnya keadilan dalam hukum membutuhkan harmoni antara aturan yang baik, pelaksana aturan yang jujur dan adil, serta masyarakat yang sadar dan patuh terhadap hukum. 

2. KEPASTIAN HUKUM

Prasyarat utama terwujudnya tujuan hukum, khususnya kepastian hukum, melibatkan beberapa aspek fundamental baik dari sisi substansi hukum itu sendiri, penegakan hukum, maupun budaya masyarakat. 

Berikut adalah prasyarat-prasyarat penting tersebut:

1. Adanya Sistem Hukum yang Jelas dan Terstruktur 

• Peraturan yang Jelas dan Tidak Multitafsir: Hukum harus dirumuskan secara jelas, logis, dan tegas untuk menghindari keraguan atau penafsiran yang beragam. Kejelasan ini memastikan setiap orang tahu persis apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang, serta konsekuensi dari setiap perbuatan.
• Aturan yang Bersifat Umum: Adanya aturan yang bersifat umum dan berlaku bagi semua orang dalam situasi yang sama, tanpa diskriminasi, merupakan jaminan perlindungan dari kesewenang-wenangan.
• Hukum Positif yang Stabil: Hukum positif (perundang-undangan) tidak boleh mudah diubah dalam waktu singkat, kecuali melalui prosedur yang jelas. Stabilitas ini penting agar hukum dapat menjadi pedoman yang konsisten dalam kehidupan bermasyarakat.
• Dapat Diakses dan Dipublikasikan: Peraturan harus dapat diakses dan diketahui oleh seluruh warga negara. Publikasi yang luas memastikan bahwa ketidaktahuan akan hukum (meskipun ignorantia juris non excusat tetap berlaku) diminimalisir. 

2. Penegakan Hukum yang Efektif dan Konsisten

• Penegak Hukum yang Profesional dan Bersih: Prasyarat penting adalah adanya aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat) yang profesional, berintegritas, dan bebas dari pengaruh subjektif atau korupsi.
• Penerapan Hukum yang Konsisten: Hukum harus ditegakkan secara konsisten dan adil dalam setiap kasus yang serupa. Putusan hakim harus berdasarkan pada hukum yang berlaku dan tidak menimbulkan masalah atau ketidakpastian baru di masyarakat.
• Keadilan dalam Penerapan: Meskipun kepastian hukum penting, penegakannya juga harus tetap memperhatikan aspek keadilan dan kemanfaatan sosial, karena ketiganya adalah tujuan hukum yang saling melengkapi. 

3. Partisipasi dan Budaya Hukum Masyarakat

• Kesadaran Hukum Masyarakat: Masyarakat perlu memiliki pemahaman dan kesadaran akan pentingnya hukum serta mematuhinya secara sukarela. Hal ini dapat ditumbuhkan melalui sosialisasi hukum yang efektif.
• Partisipasi dalam Pembentukan Hukum: Keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan kepatuhan terhadap hukum tersebut.
• Budaya Hukum yang Kuat: Lingkungan dan budaya yang mendukung penegakan hukum, di mana nilai-nilai ketaatan hukum dijunjung tinggi, sangat krusial bagi terwujudnya kepastian hukum secara nyata. 

Singkatnya, kepastian hukum terwujud melalui kombinasi harmonis antara adanya aturan yang jelas, penegakan yang adil dan konsisten, serta dukungan dari masyarakat. 

3. KEMANFAATAN

Prasyarat utama terwujudnya tujuan hukum kemanfaatan adalah penegakan hukum yang efektif dan penerimaan oleh masyarakat, yang menyeimbangkan antara aspek keadilan dan kepastian hukum. Tujuan kemanfaatan, yang menghendaki hukum memberikan kebahagiaan atau kesejahteraan bagi masyarakat luas (sesuai teori utilitarianisme Jeremy Bentham), tidak dapat berdiri sendiri. 

Beberapa prasyarat kunci tersebut meliputi:

• Adanya Aturan Hukum yang Jelas (Kepastian Hukum): Hukum harus dirumuskan secara jelas, logis, dan dapat dipahami, sehingga masyarakat mengerti hak dan kewajiban mereka serta konsekuensi hukum dari tindakan yang melanggar (apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang).
• Penegakan Hukum yang Konsisten dan Adil: Aturan hukum harus diterapkan secara konsisten, tanpa pandang bulu, dan adil oleh aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dll.). Hal ini penting untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
• Aparat Penegak Hukum yang Profesional dan Berintegritas: Kualitas, profesionalisme, dan integritas dari pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum sangat krusial. Penegak hukum yang bersih dan kompeten akan memastikan hukum berfungsi sebagaimana mestinya.
• Partisipasi dan Kesadaran Hukum Masyarakat: Tujuan kemanfaatan akan sulit tercapai tanpa partisipasi aktif dari masyarakat. Masyarakat perlu memahami, menghormati, dan mematuhi hukum secara sukarela, serta berpartisipasi dalam pengawasan penegakan hukum.
• Sarana dan Fasilitas yang Memadai: Ketersediaan sarana dan fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum (misalnya, infrastruktur peradilan yang baik, akses informasi hukum yang mudah) juga diperlukan.
• Keseimbangan antara Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan: Dalam setiap keputusan hukum, khususnya oleh hakim, harus ada pertimbangan yang seimbang antara tiga tujuan hukum: keadilan (meletakkan sesuatu pada tempatnya), kepastian hukum (adanya aturan yang jelas), dan kemanfaatan (memberikan kebahagiaan bagi banyak orang). 

Singkatnya, hukum yang bermanfaat adalah hukum yang efektif dalam pelaksanaannya dan diterima sebagai sesuatu yang adil serta memberikan ketertiban dan kesejahteraan bagi sebagian besar masyarakat. 

4. KETERTIBAN
Prasyarat utama terwujudnya tujuan hukum, khususnya ketertiban dalam masyarakat, melibatkan beberapa aspek mendasar: 

• Adanya Peraturan yang Jelas dan Mengikat: Hukum harus dirumuskan secara jelas dan diterbitkan oleh badan resmi yang berwenang, sehingga setiap individu dalam masyarakat memahami apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.
• Sifat Memaksa dari Norma Hukum: Peraturan hukum harus bersifat memaksa dan memiliki sanksi yang tegas bagi para pelanggar. Sifat memaksa ini penting untuk memastikan kepatuhan dan mencegah konflik atau penyimpangan tingkah laku.
• Penegakan Hukum yang Konsisten dan Tidak Memihak: Penegakan hukum oleh aparat berwenang (polisi, jaksa, hakim) harus berjalan secara konsisten, adil, transparan, dan tanpa pandang bulu. Penegakan yang tegas dan adil ini membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
• Kesadaran Hukum Masyarakat: Prasyarat yang tidak kalah penting adalah tumbuhnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Masyarakat harus memahami, menghargai, dan secara sukarela mematuhi hukum yang berlaku, bukan hanya karena takut sanksi, tetapi karena menyadari pentingnya hukum untuk ketertiban bersama.
• Sistem Hukum yang Kuat dan Adil: Diperlukan sistem hukum yang kuat dan mampu menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi semua warga negara. Hal ini mencakup adanya perlindungan hukum bagi hak-hak setiap individu.
• Dukungan Faktor Sosial, Ekonomi, dan Budaya: Pembentukan dan penerapan hukum juga dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar hukum seperti kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hukum yang efektif adalah hukum yang relevan dan didukung oleh nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 

Dengan terpenuhinya prasyarat-prasyarat ini, hukum dapat menjalankan perannya secara optimal sebagai pilar utama dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat yang tertib, aman, rukun, dan harmonis. 

PRASYARAT TERWUJUDNYA TUJUAN HUKUM

 PRASYARAT TERWUJUDNYA TUJUAN HUKUM

1.   Prasyarat terwujudnya keadilan

Prasyarat terwujudnya keadilan meliputi penegakan hukum yang adil dan tidak memihak, kesetaraan kesempatan bagi semua warga negara, perlindungan hak asasi manusia, serta adanya pendidikan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keadilan. Selain itu, mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi serta mendorong partisipasi aktif masyarakat juga menjadi faktor krusial untuk mencapai keadilan. 

Prasyarat utama

• Penegakan hukum yang adil: Hukum harus dijalankan secara tidak memihak, tegas, dan tidak ada yang kebal hukum. Ini termasuk hukuman yang setimpal sesuai kesalahan dan tidak tebang pilih berdasarkan status sosial atau politik.
• Kesetaraan kesempatan: Setiap warga negara harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan kebebasan dasar dan untuk berkembang. Negara perlu mengatur perbedaan sosial dan ekonomi untuk membantu mereka yang kurang beruntung.
• Perlindungan hak asasi manusia: Menghormati dan menjamin hak-hak dasar setiap individu adalah kunci keadilan. Ini mencakup hak reproduksi, layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan dari diskriminasi dalam pekerjaan atau pemungutan suara.
• Pendidikan dan kesadaran: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang norma, hukum, dan hak asasi manusia melalui pendidikan dapat mendorong kesadaran dan sikap berperilaku adil. Masyarakat yang berkesadaran akan lebih peduli terhadap keadilan sosial.
• Mengatasi ketimpangan: Upaya aktif untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi penting untuk mewujudkan keadilan, karena ketimpangan dapat menjadi akar dari ketidakadilan dan konflik.
• Partisipasi aktif: Mendorong partisipasi aktif warga dalam proses sosial dan politik akan memastikan bahwa suara semua kelompok didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan, sehingga produk kebijakan lebih adil. 

 

2. Prasyarat terwujudnya kepastian hukum

Prasyarat terwujudnya kepastian hukum meliputi keberadaan hukum yang jelas dan tertulis, penegakan hukum yang adil dan tidak sewenang-wenang, serta keterlibatan masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai sosial. Menurut pandangan beberapa ahli, kepastian hukum juga bersinggungan erat dengan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum. 

Unsur-unsur kepastian hukum

• Hukum yang jelas dan tertulis: Hukum harus dibuat secara tertulis, jelas, dan tidak ambigu agar dapat menjadi pedoman yang pasti bagi semua orang. Hal ini juga berarti hukum berlaku secara tidak surut (non-retroaktif), kecuali ada pengecualian tertentu yang diatur undang-undang.
• Penegakan hukum yang adil:
• Hukum harus ditegakkan secara konsisten oleh instansi yang berwenang, seperti aparat penegak hukum.
• Putusan pengadilan harus mengikat, tidak memihak, dan didasarkan pada fakta persidangan.
• Penegakan hukum tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM).
• Keterlibatan dan kesesuaian dengan masyarakat:
• Hukum harus sesuai dengan kebutuhan dan budaya masyarakat agar diterima dan dipatuhi.
• Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam merumuskan peraturan perundang-undangan.
• Asas-asas lain yang melengkapi:
• Keadilan: Keputusan hukum harus adil dan mengakui persamaan hak di hadapan hukum.
• Kemanfaatan: Keputusan hukum harus bisa dilaksanakan secara nyata dan memberikan manfaat bagi semua pihak. 

Contoh penerapan

• Di Indonesia:
• Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan" adalah contoh asas kepastian hukum.
• Keberadaan peraturan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang membatasi pembatalan sertifikat tanah kecuali atas perintah pengadilan adalah salah satu upaya untuk menegakkan kepastian hukum. 

 

3. Prasyarat utama terwujudnya tujuan hukum kemanfaatan (utilitas)

Prasyarat utama terwujudnya tujuan hukum kemanfaatan (utilitas) adalah efektivitas penegakan hukum yang didukung oleh partisipasi masyarakat, kualitas aparat penegak hukum yang profesional, dan keseimbangan dengan nilai keadilan dan kepastian hukum. 

Tujuan hukum kemanfaatan, yang didasarkan pada prinsip utilitas Jeremy Bentham, menekankan pada pencapaian kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak ( the greatest happiness for the greatest number of people ). Untuk mencapai hal ini, beberapa prasyarat harus terpenuhi: 

• Penegakan Hukum yang Efektif: Hukum harus ditegakkan dengan baik dalam praktiknya, tidak hanya ada di atas kertas. Ini memerlukan sistem peradilan dan administrasi yang berfungsi secara efisien.
• Aparat Penegak Hukum yang Profesional dan Berintegritas: Kualitas aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dll.) sangat krusial. Mereka harus profesional, tidak memihak, dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme untuk membangun kepercayaan masyarakat.
• Partisipasi dan Kesadaran Hukum Masyarakat: Masyarakat perlu memahami, mematuhi, dan berpartisipasi aktif dalam proses hukum. Membangun budaya hukum dan kesadaran akan pentingnya menjunjung tinggi hukum adalah esensial.
• Sarana dan Fasilitas yang Memadai: Ketersediaan sarana dan fasilitas pendukung, seperti infrastruktur peradilan yang baik, sumber daya manusia, dan teknologi, diperlukan untuk kelancaran penegakan hukum.
• Keseimbangan dengan Keadilan dan Kepastian Hukum: Meskipun kemanfaatan adalah tujuan penting, hukum juga harus menjamin keadilan (keseimbangan kepentingan) dan kepastian hukum (prediktabilitas dan konsistensi). Kemanfaatan tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip fundamental keadilan dan kepastian hukum secara sewenang-wenang.
• Peraturan Perundang-undangan yang Jelas dan Relevan: Hukum itu sendiri (baik hukum tertulis maupun tidak tertulis) harus jelas, tidak ambigu, dan relevan dengan kebutuhan serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakat agar dapat diterapkan secara efektif dan memberikan kemanfaatan yang optimal. 

 

4. Prasyarat utama terwujudnya tujuan hukum ketertiban 

Prasyarat utama terwujudnya tujuan hukum, yaitu ketertiban dalam masyarakat, melibatkan beberapa aspek fundamental: 

1. Adanya Perangkat Hukum yang Jelas dan Mengikat

• Aturan yang Terumus Jelas: Hukum harus dirumuskan secara eksplisit dan tidak ambigu (multi-tafsir) sehingga mudah dipahami dan dipatuhi oleh masyarakat.
• Sifat Memaksa: Aturan hukum harus bersifat memaksa dan menentukan tingkah laku manusia dalam masyarakat, serta disertai sanksi hukum tertentu bagi pelanggarnya. 

2. Penegakan Hukum yang Efektif dan Adil

• Aparatur Penegak Hukum yang Kompeten dan Imparsial: Penegakan hukum memerlukan aparat (polisi, jaksa, hakim, dll.) yang profesional, tidak memihak, dan bebas dari korupsi, sehingga hukum dapat dijalankan dengan adil.
• Konsistensi Penegakan: Hukum harus ditegakkan secara konsisten tanpa pandang bulu. Ketidaktegasan atau diskriminasi dalam penegakan hukum akan merusak kepercayaan masyarakat dan mengganggu ketertiban.
• Proses Hukum yang Jelas: Adanya jaminan kepastian hukum, di mana setiap pelanggaran diproses melalui mekanisme yang telah ditetapkan. 

3. Partisipasi dan Kesadaran Hukum Masyarakat 

• Pemahaman dan Kepatuhan: Masyarakat perlu memahami hak dan kewajiban mereka serta mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.
• Kesadaran Hukum: Tingkat kesadaran hukum yang tinggi di masyarakat merupakan aspek penting. Hal ini dapat ditumbuhkan melalui edukasi hukum sejak dini.
• Partisipasi dalam Pembentukan Hukum: Keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan hukum dapat memastikan bahwa aturan yang dibuat mencerminkan aspirasi dan kebutuhan sosial. 

4. Sistem Sosial dan Politik yang Mendukung

• Dukungan Institusional: Adanya badan-badan resmi yang berwibawa dan berwenang untuk membuat serta menjalankan hukum.
• Lingkungan yang Kondusif: Faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi yang stabil turut memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum.
• Keseimbangan dan Harmoni: Hukum berfungsi sebagai alat untuk mencapai keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan sosial, mencegah konflik, dan melindungi hak-hak individu. 

Dengan terpenuhinya prasyarat-prasyarat ini, hukum dapat berperan optimal dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan keharmonisan dalam masyarakat. 

 

CONTOH TUGAS PRASYARAT TERWUJUDNYA TUJUAN HUKUM

 CONTOH TUGAS PRASYARAT TERWUJUDNYA TUJUAN HUKUM

PRASYARAT TUJUAN HUKUM : KEADILAN

TUJUAN DAN FUNGSI HUKUM

A. TUJUAN HUKUM

 Tujuan hukum secara umum adalah menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, serta memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan. Hukum bertujuan untuk menjamin keseimbangan hubungan antarwarga, mencegah setiap orang menghakimi dirinya sendiri, dan memastikan semua orang merasa aman secara kolektif, yang pada akhirnya mewujudkan ketertiban umum. 

• Keadilan: Hukum bertujuan untuk mencapai keadilan dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam masyarakat.
• Kepastian hukum: Hukum memberikan kepastian dalam hubungan antarindividu dan lembaga, sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajiban mereka secara jelas.
• Kemanfaatan: Hukum dibuat agar memberikan manfaat bagi masyarakat, dengan mengatur hubungan sosial agar berjalan harmonis dan memecahkan masalah secara efektif.
• Ketertiban: Hukum berfungsi menjaga ketertiban umum agar setiap orang merasa aman dan dapat hidup berdampingan dengan damai. 

Tujuan Hukum Menurut para ahli

• Gustav Radbruch: 

Menekankan tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. 

• Jeremy Bentham: 

Berpendapat tujuan utama hukum adalah menciptakan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi banyak orang. 

• Satjipto Rahardjo: 

Menyatakan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan tata tertib di masyarakat. 

• Surojo Wignjodipuro: 

Menjelaskan tujuan hukum adalah menjamin kepastian dalam kemasyarakatan. 

• Immanuel Kant: 

Menegaskan tujuan hukum adalah untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan warga negara. 

• Mochtar Kusumaatmadja: 

Memandang hukum sebagai sarana untuk melakukan perubahan sosial (social engineering), mendorong masyarakat menuju tatanan yang lebih baik, serta mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian kolektif. 

 

B. FUNGSI HUKUM

Fungsi hukum secara umum adalah menjaga ketertiban dan keamanan, menciptakan keadilan, melindungi hak dan kewajiban warga negara, serta menjadi sarana perubahan sosial. Hukum juga berfungsi mengatur berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi dan politik, serta menjadi alat untuk menyelesaikan konflik dan mengendalikan perilaku sosial. 

Fungsi-fungsi utama hukum

• Penjaga ketertiban dan keamanan: 

Hukum menciptakan tatanan sosial yang teratur dengan memberikan aturan perilaku dan mencegah kekacauan. Ini juga bertindak sebagai alat pengawasan dan pengendali sosial yang efektif. 

• Pencipta keadilan: 

Hukum berusaha mewujudkan keadilan sosial dengan memastikan setiap individu diperlakukan secara sama di hadapan hukum. Ia memberikan kerangka untuk menyelesaikan konflik secara objektif dan adil. 

• Pelindung hak dan kewajiban: 

Hukum menjamin perlindungan terhadap hak-hak individu dan memastikan kewajiban warga negara terpenuhi. Contohnya, perlindungan konsumen dan persaingan usaha yang sehat. 

• Sarana perubahan sosial: 

Hukum dapat menjadi alat progresif untuk mendorong perubahan sosial ke arah yang lebih baik, seperti melalui undang-undang yang mendukung kesetaraan gender atau perlindungan lingkungan. 

• Pengatur kehidupan ekonomi dan politik: 

Hukum menyediakan kerangka aturan untuk kegiatan ekonomi, seperti kontrak dagang dan kepemilikan, serta untuk proses politik, termasuk pemilihan umum. 

• Penyelesai konflik: 

Hukum berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik dalam masyarakat. Meskipun konflik tidak bisa dihilangkan, hukum membantu meminimalisirnya. 

• Sarana pendidikan masyarakat: 

Melalui hukum, masyarakat dapat dibentuk dan diedukasi mengenai norma-norma yang berlaku.