Senin, 11 November 2024

ULANGAN HARIAN PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

 ULANGAN HARIAN

1.      Ekonom Senior INDEF Aviliani mengatakan, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum patuh membayar pajak. Realisasi tingkat kepatuhan formal tahun 2017 masih tercatat 72%, artinya hanya 12,06 juta SPT tahunan dari total 16,59 juta wajib pajak. Hal tersebut disebabkan oleh faktor ...

A. Tidak berfungsinya penegak hukum dengan baik

B. Sikap egois dan mementingkan diri sendiri

C. Kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah

D. Sikap tidak toleran

E. Adanya abuse of powe (penyalahgunaan kekusaan)


2.      Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesai (PSI) Sulawesi Utara Melky Jakhin Pangemanan mengecam keras upaya pelarangan beribadah umat Islam yang viral di media sosial yang terjadi di Perumahan Agape Desa Tumaluntung, Kauditan, Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara. Hal itu disebabkan oleh faktor ...

A. Tidak berfungsinya penegak hukum dengan baik

B. Tidak berfungsinya penegak hukum dengan baik

C. Kesadaran berbangsa dan bernegra yang rendah

D. Sikap tidak toleran

E. Adanya abuse of power (penyalahgunaan kekusaan)


3.      Perhatikan pernyataan di bawah ini :    
1. Membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan pemerintah.    
2. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan sebaik-baiknya.    
3. Mengintimidasi warga negara lain yang terbukti melakukan kecurangan.    
4. Mempertahankan kedaulatan negara dari serangan musuh dan ancaman lainnya.    
5. Sekuat tenaga bertindak diskriminatif kepada masyarakat yang kurang mampu.    
Kewajiban sebagai warga negara Indonesia ditunjukan pada Nomor …

A. 1, 2, 3

B. 2, 3, 4

C. 1, 2, 4

D. 1, 3, 5

E. 3, 4, 5


4.      KOMPAS.com – Konsumen adalah pemakai barang atau jasa, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan bukan untuk diperdagangkan. Dalam era perdagangan yang semakin bebas saat ini, perlindungan terhadap hak-hak konsumen menjadi hal yang sangat penting. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan sejumlah peraturan demi menjamin hak-hak konsumen. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan ini memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen untuk mengonsumsi barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhannya.
Merupakan wujud nyata dari …

A.         Penegakan Hukum

B.         Perlindungan Hukum

C.         Supremasi Hukum

D.         Kedaulatan Hukum

E.          Dominasi Hukum


5.      Kupang, RNC – Yustinus Tanaem alias Tinus divonis hukuman mati oleh Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia. Majelis hakim dalam amar putusan kasasinya, menetapkan, menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/penuntut umum pada Kejari Kabupaten Kupang. Amar putusan kasasi juga menyatakan, memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 13/PID/2022/PT KPG tanggal 12 April 2022 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 31 Januari 2022, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi pidana mati.

Merupakan wujud nyata dari …

A.      Penegakan Hukum

B.      Perlindungan Hukum

C.      Supremasi Hukum

D.     Kedaulatan Hukum

E.      Dominasi Hukum


6.      Kupang, penatimor.com – Kerja keras aparat kepolisian baik Polres Kupang dibantu penuh Polda NTT mengungkap kematian gadis asal Takari, Kabupaten Kupang membuahkan hasil. Dalam tempo 3×24 jam, polisi berhasil menangkap terduga pelaku pembunuhan tersebut. Diperoleh informasi kalau pelaku pembunuhan adalah R, seorang pria berusia 40-an tahun, merupakan warga  Camplong, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang.

Hal tersebut merupakan salah satu langkah pengegakan hukum dengan cara …

A.      Represif

B.      Preventif

C.      Rehabilitatif

D.     Konotatif

E.      Impulsif


7.                Kompas.com – terdapat todal 514 kabupaten dan kota di wilayah NKRI yang terdiri dari 416 kabupaten dan 98 Kota, dikutip dari situs resmi Kementrian Dalam Negeri RI.    
Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan "NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang."Maksud dari kata dibagi atas yang di garis bawahi pada  Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 tersebut, menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah sebuah Negara yang berbentuk …

A. Republik

B. Demokrasi

C. Pancasila

D. Kesatuan

E. Federal

8.         KBRN, Pringsewu :  Kepolisian Resor Tanggamus menempatkan 17 personel berseragam lengkap setiap hari di wilayah Tanggamus Barat dengan melakukan patroli dan memantau aktifitas warga serta merespons potensi kerawanan keamanan. Hal ini merupakan bagian dari strategi pencegahan gangguan kamtibmas di kawasan tersebut  terlebih dalam menjelang Pemilu 2024 yang akan digelar beberapa bulan mendatang. Hal tersebut merupakan salah satu langkah pengegakan hukum dengan cara …

A. REPRESIF

B. PREVENTIF

C. REHABILITATIF

D. KONOTATIF

E. IMPULSIF

9.      Perhatikan Lembaga-lembaga di bawah ini :

1.      Tentara Nasional Indonesia (TNI)

2.      Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

3.      Kejaksaan Republik Indonesia

4.      Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri)

5.      Kehakiman Republik Indonesia

6.      Advokat

Manakah yang termasuk Penegak Hukum Di Indonesia ?

A.      2, 3, 6

B.      1, 2, 3

C.      1, 4, 6

D.     1, 3, 5

E.      2, 4, 6

 

Bacaan untuk soal nomor 10.15

POS-KUPANG.COM, KUPANG--Masyarakat di Kota Kupang dikejutkan dengan penemuan dua mayat berjenis kelamin perempuan dewasa dan bayi berjenis kelamin laki-laki.

Kedua mayat yang diduga ibu dan anak ini tanpa identitas dan ditemukan di lokasi penggalian pipa proyek SPAM Kali Dendeng di RT 01/RW 01, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan alak, Kota Kupang, Sabtu 30 Oktober 2021.

Obetnego Benu (29), operator eksavator yang juga pekerja proyek mengaku kalau saat itu ia sedang mengerjakan penggalian tanah.

Obet yang juga warga Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ini menggali tanah untuk saluran pipa air menggunakan eksavator.

Saat itu, Semi Leonard Toto (21), kondektur eksavator menginformasikan pada Obet kalau ada  bangkai binatang yang terbungkus plastik warna hitam dan mengeluarkan bau serta banyak lalat terletak di bekas galian.

Obet kemudian mengangkat bungkusan plastik menggunakan eksavator dan memindahkan bungkusan tersebut.

Kemudian Obet berusaha membuka bungkusan tersebut menggunakan eksavator.

Ia kaget karena saat bungkusan terbuka,  terlihat sepasang kaki manusia.

 

10.  Dalam Proses Penegakan Hukum, lembaga manakah yang berhak melakukan proses Penyelidikan dalam Kasus ini ?

A.    Tentara Nasional Indonesia (TNI)

B.    Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

C.    Kejaksaan Republik Indonesia

D.   Kehakiman Republik Indonesia

E.    Advokat

11.  Dalam Proses Penegakan Hukum, lembaga manakah yang berhak melakukan proses Penyidikan dalam Kasus ini ?

A.    Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

B.    Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Kejaksaan Republik Indonesia

C.    Kejaksaan Republik Indonesia dan Kehakiman Republik Indonesia

D.   Kehakiman Republik Indonesia dan Advokat

E.    Advokat Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

 12.  Dalam Proses Penegakan Hukum, lembaga manakah yang berhak melakukan proses Penuntutan dalam Kasus ini ?

A.      Tentara Nasional Indonesia (TNI)

B.      Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

C.      Kejaksaan Republik Indonesia

D.     Kehakiman Republik Indonesia

E.      Advokat

13.  Dalam Proses Penegakan Hukum, lembaga manakah yang terlibat dalam proses Persidangan dalam Kasus ini ?

A.      TNI, POLRI, dan Jaksa

B.      POLRI, JAKSA, dan HAKIM

C.      JAKSA, ADVOKAT, dan HAKIM

D.     HAKIM, JAKSA, dan TNI

E.      ADVOKAT, POLRI, dan HAKIM

14.  Dalam Proses Penegakan Hukum, lembaga manakah yang berhak melakukan proses PUTUSAN DAN VONIS dalam Kasus ini ?

A.      Tentara Nasional Indonesia (TNI)

B.      Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

C.      Kejaksaan Republik Indonesia

D.     Kehakiman Republik Indonesia

E.      Advokat

15.  Dalam Proses Penegakan Hukum, lembaga manakah yang berhak melakukan proses PELAKSANAAN HUKUMAN (EKSEKUSI) dalam Kasus ini ?

A.      Tentara Nasional Indonesia (TNI)

B.      Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

C.      Kejaksaan Republik Indonesia

D.     Kehakiman Republik Indonesia

E.      Advokat

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

SEMUA POSTINGAN

Tugas dan Tanggung Jawab Pustakawan Sekolah