Senin, 25 November 2024

Tujuan pemberian sanksi pidana dalam sistem hukum


 
Tujuan pemberian sanksi pidana dalam sistem hukum dapat dirangkum ke dalam beberapa aspek utama yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Berikut adalah tujuan-tujuan tersebut:

  1. Retribusi (Pembalasan)
    Memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana sebagai bentuk pembalasan atas perbuatannya. Prinsip ini didasarkan pada gagasan bahwa pelaku harus membayar atau menanggung akibat dari perbuatannya.

  2. Pencegahan (Preventif)
    a. Pencegahan umum (general prevention): Menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana dengan menunjukkan bahwa pelanggaran hukum akan dihukum.
    b. Pencegahan khusus (special prevention): Menghalangi pelaku tertentu untuk mengulangi tindak pidana, misalnya dengan hukuman penjara.

  3. Rehabilitasi (Pembinaan)
    Memperbaiki dan membina pelaku agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang taat hukum. Tujuan ini lebih menekankan aspek pendidikan dan pemulihan daripada hukuman semata.

  4. Pengamanan (Incapacitation)
    Melindungi masyarakat dari pelaku tindak pidana dengan menahan atau membatasi kebebasan pelaku, sehingga mereka tidak dapat melakukan kejahatan lagi.

  5. Pemulihan (Restorative Justice)
    Memulihkan kerugian korban dan mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Pendekatan ini berfokus pada dialog dan kesepakatan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

  6. Keadilan (Justice)
    Menegakkan keadilan dengan memberikan hukuman yang sepadan dengan tingkat kesalahan dan dampak tindak pidana yang dilakukan.

Tujuan-tujuan tersebut dapat berbeda-beda tergantung pada sistem hukum suatu negara, jenis tindak pidana, serta kebijakan peradilan pidana yang diterapkan. Di Indonesia, sanksi pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan bertujuan untuk menjaga ketertiban umum serta mewujudkan keadilan.

Rabu, 20 November 2024

SOAL AKHIR TENGAH SEMESTER PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

 

SOAL AKHIR TENGAH SEMESTER PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

SEMESTER 1, TAHUN AJAR 2024-2025

KELAS XII

GURU MAPEL : APRIANUS S. KUPEILANG,S.Pd

 

1.      Kompas.com – Pada dasarnya setiap manusia yang ada di dunia mempunyai nilai dan kedudukan yang sama. Mereka mempunyai hak, kewajiban dan perlakuan yang sama, yang dikenal juga sebagi Hak Asasi Manusia (HAM).    
Manakah pernyataan berikut yang benar terkait dengan informasi di atas.

A.     HAM adalah Hak-hak dasar yang dimiliki seseorang karena kodratnya sebagai manusia

B.      HAM adalah Hak-hak dasar yang dimiliki seseorang karena Statusnya sebagai kewarganegaraan resmi

C.      HAM adalah Hak-hak dasar yang dimiliki seseorang karena Profesinya yang bermanfaat bagi manusia

D.     HAM adalah Hak-hak dasar yang dimiliki seseorang karena Kewajibannya yang menguntungkan banyak orang

E.      HAM adalah Hak-hak dasar yang dimiliki seseorang karena psikologinya yang murni dan bersih dari semua anasir jahat

2.      Kompas.com – Ketua Komnas HAM mengungkapkan ada 11 berkas yang sudah dihasilkan dari penyelidikan Komnas HAM diserahkan ke Jaksa Agung. Adapun 11 berkas yang sudah diajukan tersebut di antaranya meliputi kasus-kasus seperti peristiwa 1965, Trisakti, Semanggi, Petrus, kasus Wamena, Penculikan dan penghilangan Aktifis 1998, dan lainnya. Informasi tersebut merupakan contoh dari kasus ...

A.      Apartheid

B.      Pidana

C.      Kriminal

D.     Pelanggaran HAM

E.      Genosida

3.      BeritaSatu.com – Pemerintah dinilai telah melanggar HAM karena melakukan pembiaran terhadap kemiskinan di Indonesia. Akibat pembiaran tersbut, setidaknya 85 juta anak Indonesia terancam kehilangan perlindungan dan kesempatan untuk menikmati masa anak-anak. Oleh karena itu Penyediaan lapangan pekerjaan dibutuhkan untuk memberbaiki taraf hidup warga sehingga terbebas dari kemiskinan, yakni sebagai wujud dari …

A.      Hak Asasi Manusia

B.      Moralitas Asasi Manusia

C.      Norma-norma dasar

D.     Pelanggaran HAM

E.      Kewajiban Asasi Manusia

 

Perhatikan Gambar 1.1 di Bawah ini :

 


4.      Dari Gambar 1.1, Pemangku Kewajiban dari hak warganegara adalah …

A.      Negara atau Pemerintah

B.      Warga Negara

C.      Stakeholder

D.     Masyarakat

E.      Masyarakat internasional

5.      Dari Gambar 1.1, Pemangku Kewajiban dari hak Negara/pemerintah adalah …

A.      Negara atau Pemerintah

B.      Warga Negara

C.      Stakeholder

D.     Masyarakat

E.      Masyarakat internasional

6.      Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) berbunyi: "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak". Yang menjadi contoh konkrit dari hak warganegara dalam Pasal ini adalah …

A.      Bebas mengemukakan pendapat di depan umum.

B.      Menikmati Pelayanan air bersih dari PAM dan Listrik dari PLN.

C.      Memilih dan Dipiliah dalam Pilkda dan Pilpres.

D.     Mendapat pekerjaan sesuai keahlian masing-masing.

E.      Bebas dari perbudakan dan penyiksaan.

7.      Mengapa Hak Warganegara harus diatur di dalam Peraturan Perundangan Negara…

a.      Merupakan bagian HAM

b.      Sehingga mudah dikenali

c.       Pemerintah berkewajiban untuk memenuhinya

d.      Lembaga Eksekutif dan legislative membahasnya

e.      Lembaga Yudikatiif dapat menetapkannya

 

 

8.      Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berikut merupakan contoh pelanggaran Hak Warga Negara terhadap pasal tersebut.

A.    Penyiksaan dan Pembunuhan

B.    Korupsi

C.    Pengagguran dan kemiskinan

D.   Perbudakan

E.    Abuse of Power

9.      Perbedaan HAM dan Hak

A.      HAM Melekat Pada Status, Hak Melekat Pada Kodrat

B.      HAM dapat dibedakan, sedangkan Hak tidak

C.      HAM bersifat Lokal dan Hak Universal

D.     Hak Melekat Pada Status, HAM Melekat Pada Kodrat

E.      Hak Tidak dapat Dibagi sedangkan HAM dapat dibagi-bagi

10.  Palopo - Abdul Azis, satpam Kejari Palopo tewas tertimpa pagar saat demo anarkis meninggalkan 6 orang anak dan 7 cucu. Kepergian korban membuat sang istri, Rushana terpukul.  

Dari Informasi di atas, manakah hak warganegara yang dilanggar dari kejadian tersebut...

A.      Hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat

B.      Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya

C.      Hak atas perlindungan diri pribadi

D.     Hak bebas berekspresi

E.      Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan

11.  Palopo - Abdul Azis, satpam Kejari Palopo tewas tertimpa pagar saat demo anarkis meninggalkan 6 orang anak dan 7 cucu. Kepergian korban membuat sang istri, Rushana terpukul.

Dari Informasi di atas, manakah Kewajiban warganegara yang diingkari dari kejadian tersebut...

A.      Menghormati Pemerintah dan pemerintahan

B.      Ikut serta dalam upaya pembelaan negara

C.      Tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang

D.     Mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya

E.      Setia Kepada Negara tanpa kecuali

 

12.  Puluhan keluarga eks kombatan dan pendukung ISIS asal Indonesia kini terjebak di Suriah. Mereka berkumpul di sejumlah kamp setelah markas terakhir ISIS yang berada Baghouz luluh lantah diserang pasukan Demokratik Suriah (SDF), yang dipelopori milisi-milisi Kurdi. Peneliti Terorisme UI Solahudin menyebut pemerintah perlu menerima kembali mereka karena berstatus sebagai Warga Negara Indonesia. Hal tersebut merupakan wujud dari ...

A. Norma

B. Hukum

C. Kewajiban Warga Negara

D. Hak Warga Negara

E. Tata Tertib

13.  Kompas.com. Sebanyak 38 narapidana kasus Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Permisan dan Kembang Kuning Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, menyatakan setia kepada Pncasila sebagai indeologi Negara. Hal Tersebut merupakan wujud dari ...

A. Norma-norma kehidupan

B. Moralitas social

C. Kewajiban warga negara

D. Undang-undang NKRI

E. Hak Warga Negara

14.  TRIBUNJAMBI.COM - Panglima Komando Daerah Petahanan (Kodap) III Ndugama Derakma, Egianus Kogoya disebut menyerang TNI dan klaim 9 orang meninggal dunia. Bahkan Kelompok Separatis Teroris (KST) tersebut merampas senjata para korbannya yang ditembaki. Informasi tersebut disampaikan Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom. Tindakan yang dilakukan oleh kelompok Egianus Kagoya tersebut merupakan sebuah Pengingkaran Kewajiban Warganegara yang melanggar UUD NRI Tahun 1945 yakni ...

A.      Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya

B.      Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

C.      Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya

D.     Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara

E.      Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang

15.  Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebutkan, Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia yang dibuang ke laut. Data dari INAPLAS dan BPS menyebutkan sampah plastik di Indonesia mencapai 64juta ton/tahun. Hal Tersebut disebabkan faktor  ...

A. Tidak berfungsinya penegak hukum dengan baik

B. Sikap egois dan mementingkan diri sendiri

C. Kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah

D. Sikap tidak toleran

E. Adanya abuse of power (penyalahgunaan kekusaan)

16.  Ekonom Senior INDEF Aviliani mengatakan, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum patuh membayar pajak. Realisasi tingkat kepatuhan formal tahun 2017 masih tercatat 72%, artinya hanya 12,06 juta SPT tahunan dari total 16,59 juta wajib pajak. Hal tersebut disebabkan oleh faktor ...

A. Tidak berfungsinya penegak hukum dengan baik

B. Sikap egois dan mementingkan diri sendiri

C. Kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah

D. Sikap tidak toleran

E. Adanya abuse of powe (penyalahgunaan kekusaan)

17.  Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesai (PSI) Sulawesi Utara Melky Jakhin Pangemanan mengecam keras upaya pelarangan beribadah umat Islam yang viral di media sosial yang terjadi di Perumahan Agape Desa Tumaluntung, Kauditan, Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara. Hal itu disebabkan oleh faktor ...

A. Tidak berfungsinya penegak hukum dengan baik

B. Tidak berfungsinya penegak hukum dengan baik

C. Kesadaran berbangsa dan bernegra yang rendah

D. Sikap tidak toleran

E. Adanya abuse of power (penyalahgunaan kekusaan)

18.  Perhatikan pernyataan di bawah ini :    
1. Membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan pemerintah.    
2. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan sebaik-baiknya.    
3. Mengintimidasi warga negara lain yang terbukti melakukan kecurangan.    
4. Mempertahankan kedaulatan negara dari serangan musuh dan ancaman lainnya.    
5. Sekuat tenaga bertindak diskriminatif kepada masyarakat yang kurang mampu.    
Kewajiban sebagai warga negara Indonesia ditunjukan pada Nomor …

A. 1, 2, 3

B. 2, 3, 4

C. 1, 2, 4

D. 1, 3, 5

E. 3, 4, 5

19.  KOMPAS.com – Konsumen adalah pemakai barang atau jasa, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan bukan untuk diperdagangkan. Dalam era perdagangan yang semakin bebas saat ini, perlindungan terhadap hak-hak konsumen menjadi hal yang sangat penting. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan sejumlah peraturan demi menjamin hak-hak konsumen. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan ini memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen untuk mengonsumsi barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhannya.
Merupakan wujud nyata dari …

A.         Penegakan Hukum

B.         Perlindungan Hukum

C.         Supremasi Hukum

D.         Kedaulatan Hukum

E.          Dominasi Hukum

20.  Kupang, RNC – Yustinus Tanaem alias Tinus divonis hukuman mati oleh Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia. Majelis hakim dalam amar putusan kasasinya, menetapkan, menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/penuntut umum pada Kejari Kabupaten Kupang. Amar putusan kasasi juga menyatakan, memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 13/PID/2022/PT KPG tanggal 12 April 2022 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 31 Januari 2022, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi pidana mati.

Merupakan wujud nyata dari …

A.      Penegakan Hukum

B.      Perlindungan Hukum

C.      Supremasi Hukum

D.     Kedaulatan Hukum

E.      Dominasi Hukum

21.  Kupang, penatimor.com – Kerja keras aparat kepolisian baik Polres Kupang dibantu penuh Polda NTT mengungkap kematian gadis asal Takari, Kabupaten Kupang membuahkan hasil. Dalam tempo 3×24 jam, polisi berhasil menangkap terduga pelaku pembunuhan tersebut. Diperoleh informasi kalau pelaku pembunuhan adalah R, seorang pria berusia 40-an tahun, merupakan warga  Camplong, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang.

Hal tersebut merupakan salah satu langkah pengegakan hukum dengan cara …

A.      Represif

B.      Preventif

C.      Rehabilitatif

D.     Konotatif

E.      Impulsif

22.            Kompas.com – terdapat todal 514 kabupaten dan kota di wilayah NKRI yang terdiri dari 416 kabupaten dan 98 Kota, dikutip dari situs resmi Kementrian Dalam Negeri RI.    
Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan "NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang."Maksud dari kata dibagi atas yang di garis bawahi pada  Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 tersebut, menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah sebuah Negara yang berbentuk …

A. Republik

B. Demokrasi

C. Pancasila

D. Kesatuan

E. Federal

23.     KBRN, Pringsewu :  Kepolisian Resor Tanggamus menempatkan 17 personel berseragam lengkap setiap hari di wilayah Tanggamus Barat dengan melakukan patroli dan memantau aktifitas warga serta merespons potensi kerawanan keamanan. Hal ini merupakan bagian dari strategi pencegahan gangguan kamtibmas di kawasan tersebut  terlebih dalam menjelang Pemilu 2024 yang akan digelar beberapa bulan mendatang. Hal tersebut merupakan salah satu langkah pengegakan hukum dengan cara …

A. REPRESIF

B. PREVENTIF

C. REHABILITATIF

D. KONOTATIF

E. IMPULSIF

24.  Perhatikan Lembaga-lembaga di bawah ini :

1.      Tentara Nasional Indonesia (TNI)

2.      Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

3.      Kejaksaan Republik Indonesia

4.      Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri)

5.      Kehakiman Republik Indonesia

6.      Advokat

Manakah yang termasuk Penegak Hukum Di Indonesia ?

A.      2, 3, 6

B.      1, 2, 3

C.      1, 4, 6

D.     1, 3, 5

E.      2, 4, 6

 

Bacaan untuk soal nomor 25-30

POS-KUPANG.COM, KUPANG--Masyarakat di Kota Kupang dikejutkan dengan penemuan dua mayat berjenis kelamin perempuan dewasa dan bayi berjenis kelamin laki-laki.

Kedua mayat yang diduga ibu dan anak ini tanpa identitas dan ditemukan di lokasi penggalian pipa proyek SPAM Kali Dendeng di RT 01/RW 01, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan alak, Kota Kupang, Sabtu 30 Oktober 2021.

Obetnego Benu (29), operator eksavator yang juga pekerja proyek mengaku kalau saat itu ia sedang mengerjakan penggalian tanah.

Obet yang juga warga Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ini menggali tanah untuk saluran pipa air menggunakan eksavator.

Saat itu, Semi Leonard Toto (21), kondektur eksavator menginformasikan pada Obet kalau ada  bangkai binatang yang terbungkus plastik warna hitam dan mengeluarkan bau serta banyak lalat terletak di bekas galian.

Obet kemudian mengangkat bungkusan plastik menggunakan eksavator dan memindahkan bungkusan tersebut.

Kemudian Obet berusaha membuka bungkusan tersebut menggunakan eksavator.

Ia kaget karena saat bungkusan terbuka,  terlihat sepasang kaki manusia.

 

25.  Dalam Proses Penegakan Hukum, lembaga manakah yang berhak melakukan proses Penyelidikan dalam Kasus ini ?

A.    Tentara Nasional Indonesia (TNI)

B.    Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

C.    Kejaksaan Republik Indonesia

D.   Kehakiman Republik Indonesia

E.    Advokat

26.  Dalam Proses Penegakan Hukum, lembaga manakah yang berhak melakukan proses Penyidikan dalam Kasus ini ?

A.    Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

B.    Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Kejaksaan Republik Indonesia

C.    Kejaksaan Republik Indonesia dan Kehakiman Republik Indonesia

D.   Kehakiman Republik Indonesia dan Advokat

E.    Advokat Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

 

27.  Dalam Proses Penegakan Hukum, lembaga manakah yang berhak melakukan proses Penuntutan dalam Kasus ini ?

A.      Tentara Nasional Indonesia (TNI)

B.      Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

C.      Kejaksaan Republik Indonesia

D.     Kehakiman Republik Indonesia

E.      Advokat

28.  Dalam Proses Penegakan Hukum, lembaga manakah yang terlibat dalam proses Persidangan dalam Kasus ini ?

A.      TNI, POLRI, dan Jaksa

B.      POLRI, JAKSA, dan HAKIM

C.      JAKSA, ADVOKAT, dan HAKIM

D.     HAKIM, JAKSA, dan TNI

E.      ADVOKAT, POLRI, dan HAKIM

29.  Dalam Proses Penegakan Hukum, lembaga manakah yang berhak melakukan proses PUTUSAN DAN VONIS dalam Kasus ini ?

A.      Tentara Nasional Indonesia (TNI)

B.      Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

C.      Kejaksaan Republik Indonesia

D.     Kehakiman Republik Indonesia

E.      Advokat

30.  Dalam Proses Penegakan Hukum, lembaga manakah yang berhak melakukan proses PELAKSANAAN HUKUMAN (EKSEKUSI) dalam Kasus ini ?

A.      Tentara Nasional Indonesia (TNI)

B.      Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

C.      Kejaksaan Republik Indonesia

D.     Kehakiman Republik Indonesia

E.      Advokat

SEMUA POSTINGAN

Tugas dan Tanggung Jawab Pustakawan Sekolah