TUJUAN DAN FUNGSI HUKUM

A. TUJUAN HUKUM

 Tujuan hukum secara umum adalah menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, serta memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan. Hukum bertujuan untuk menjamin keseimbangan hubungan antarwarga, mencegah setiap orang menghakimi dirinya sendiri, dan memastikan semua orang merasa aman secara kolektif, yang pada akhirnya mewujudkan ketertiban umum. 

• Keadilan: Hukum bertujuan untuk mencapai keadilan dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam masyarakat.
• Kepastian hukum: Hukum memberikan kepastian dalam hubungan antarindividu dan lembaga, sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajiban mereka secara jelas.
• Kemanfaatan: Hukum dibuat agar memberikan manfaat bagi masyarakat, dengan mengatur hubungan sosial agar berjalan harmonis dan memecahkan masalah secara efektif.
• Ketertiban: Hukum berfungsi menjaga ketertiban umum agar setiap orang merasa aman dan dapat hidup berdampingan dengan damai. 

Tujuan Hukum Menurut para ahli

• Gustav Radbruch: 

Menekankan tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. 

• Jeremy Bentham: 

Berpendapat tujuan utama hukum adalah menciptakan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi banyak orang. 

• Satjipto Rahardjo: 

Menyatakan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan tata tertib di masyarakat. 

• Surojo Wignjodipuro: 

Menjelaskan tujuan hukum adalah menjamin kepastian dalam kemasyarakatan. 

• Immanuel Kant: 

Menegaskan tujuan hukum adalah untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan warga negara. 

• Mochtar Kusumaatmadja: 

Memandang hukum sebagai sarana untuk melakukan perubahan sosial (social engineering), mendorong masyarakat menuju tatanan yang lebih baik, serta mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian kolektif. 

 

B. FUNGSI HUKUM

Fungsi hukum secara umum adalah menjaga ketertiban dan keamanan, menciptakan keadilan, melindungi hak dan kewajiban warga negara, serta menjadi sarana perubahan sosial. Hukum juga berfungsi mengatur berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi dan politik, serta menjadi alat untuk menyelesaikan konflik dan mengendalikan perilaku sosial. 

Fungsi-fungsi utama hukum

• Penjaga ketertiban dan keamanan: 

Hukum menciptakan tatanan sosial yang teratur dengan memberikan aturan perilaku dan mencegah kekacauan. Ini juga bertindak sebagai alat pengawasan dan pengendali sosial yang efektif. 

• Pencipta keadilan: 

Hukum berusaha mewujudkan keadilan sosial dengan memastikan setiap individu diperlakukan secara sama di hadapan hukum. Ia memberikan kerangka untuk menyelesaikan konflik secara objektif dan adil. 

• Pelindung hak dan kewajiban: 

Hukum menjamin perlindungan terhadap hak-hak individu dan memastikan kewajiban warga negara terpenuhi. Contohnya, perlindungan konsumen dan persaingan usaha yang sehat. 

• Sarana perubahan sosial: 

Hukum dapat menjadi alat progresif untuk mendorong perubahan sosial ke arah yang lebih baik, seperti melalui undang-undang yang mendukung kesetaraan gender atau perlindungan lingkungan. 

• Pengatur kehidupan ekonomi dan politik: 

Hukum menyediakan kerangka aturan untuk kegiatan ekonomi, seperti kontrak dagang dan kepemilikan, serta untuk proses politik, termasuk pemilihan umum. 

• Penyelesai konflik: 

Hukum berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik dalam masyarakat. Meskipun konflik tidak bisa dihilangkan, hukum membantu meminimalisirnya. 

• Sarana pendidikan masyarakat: 

Melalui hukum, masyarakat dapat dibentuk dan diedukasi mengenai norma-norma yang berlaku. 

 

PRASYARAT TERWUJUDNYA TUJUAN HUKUM (Soerjono Soekanto)

Berdasarkan pemikiran sosiolog hukum Soerjono Soekanto, tujuan hukum, seperti mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian, dapat terwujud jika beberapa prasyarat terpenuhi. Prasyarat-prasyarat ini tidak hanya sebatas pada peraturan yang ada, tetapi juga melibatkan struktur, budaya, dan faktor sosial lain dalam masyarakat. 

1. Peraturan hukum (substansi)

Peraturan hukum yang dibuat harus memenuhi prasyarat berikut:

• Isi yang adil: Peraturan harus berorientasi pada keadilan sosial dan kemanfaatan bagi masyarakat.
• Jelas dan tidak multitafsir: Substansi hukum harus dirumuskan secara jelas agar mudah dipahami dan diterapkan. Ketidakjelasan peraturan dapat menimbulkan kebingungan dan membuka celah penyelewengan.
• Sesuai dengan nilai masyarakat: Hukum akan efektif bila sejalan dengan nilai, norma, dan moral yang hidup di tengah masyarakat. Hal ini membuat masyarakat lebih mudah menerima dan mematuhinya secara sukarela. 

2. Aparat penegak hukum (struktur)

Kualitas aparat penegak hukum merupakan faktor krusial. Prasyarat yang harus dipenuhi meliputi: 

• Integritas dan moralitas tinggi: Aparat harus memiliki moral yang tinggi, tidak korupsi, dan bekerja secara profesional. Integritas aparat akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.
• Profesionalisme dan kompetensi: Petugas hukum, mulai dari polisi, jaksa, hingga hakim, harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan kualitas mereka.
• Mekanisme pengawasan: Harus ada sistem yang efektif untuk mengawasi kinerja aparat dan menindak pelanggaran. Pengawasan ini bisa melibatkan partisipasi masyarakat. 

3. Kesadaran dan budaya hukum masyarakat

Keberhasilan tujuan hukum sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat memahaminya dan bersedia mematuhinya. Prasyarat ini mencakup:

• Kesadaran hukum yang tinggi: Masyarakat harus memahami pentingnya hukum untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Kesadaran ini akan mendorong kepatuhan sukarela, bukan sekadar karena takut sanksi.
• Partisipasi masyarakat: Keterlibatan masyarakat dalam proses hukum, seperti memberikan masukan dalam pembentukan peraturan, juga penting. Partisipasi ini dapat menciptakan rasa kepemilikan dan meningkatkan efektivitas hukum.
• Memupuk budaya hukum: Membangun budaya yang menghormati hukum perlu dilakukan sejak dini melalui sosialisasi dan pendidikan. Hal ini menumbuhkan kebiasaan untuk hidup tertib dan sesuai aturan. 

4. Sarana dan fasilitas pendukung

Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai akan mendukung penegakan hukum. Contohnya:

• Anggaran dan infrastruktur: Dukungan anggaran yang cukup untuk lembaga penegak hukum, serta ketersediaan infrastruktur yang modern, akan meningkatkan efektivitas kerja.
• Sistem informasi yang transparan: Pemanfaatan teknologi untuk sistem informasi hukum dapat meningkatkan transparansi dan kemudahan akses bagi masyarakat. 

5. Politik dan kondisi sosial

Sistem politik dan kondisi sosial juga memengaruhi terwujudnya tujuan hukum:

• Struktur politik yang stabil: Stabilitas politik akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penegakan hukum yang konsisten dan berkesinambungan.
• Faktor sosial dan ekonomi: Kondisi sosial dan ekonomi dapat memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Faktor kemiskinan atau ketidaksetaraan, misalnya, dapat menjadi penghalang bagi penegakan hukum yang adil.
• Dukungan pemerintah: Pemerintah harus memiliki komitmen kuat untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh warganya. 

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA INDONESIA (KARAKTERISTIK IDEOLOGI)

Karakteristik Ideologi

Ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau bangsa menjadi pegangan dan pedoman karya atau dapat disebut juga suatu perjuangan kelompok untuk mencapai cita-cita masyarakat atau bangsa (Subakti dalam Widodo dan Anwari, 2015:140). Di dalam ideologi tersebut, terdapat beberapa karakteristik khas yang hanya dimiliki oleh suatu ideologi. Ideologi memiliki karakteristik atau ciri-ciri tertentu yang membedakannya dari sekadar opini atau pandangan pribadi. Berikut ini beberapa karakteristik utama dari ideologi.

a. Sistematis yaitu ideologi merupakan kumpulan gagasan dan keyakinan yang terorganisir secara sistematis, bukan sekadar kumpulan ide acak. Ini mencakup pandangan tentang bagaimana masyarakat seharusnya diorganisir dan dijalankannya.

b. Komprehensif yaitu ideologi menawarkan pandangan atau visi yang komprehensif tentang dunia, mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

c. Normatif yaitu ideologi tidak hanya mendeskripsikan dunia seperti apa adanya, tetapi juga menawarkan pandangan tentang dunia seharusnya seperti apa. Ini mencakup prinsip-prinsip dan nilai-nilai tentang apa yang dianggap baik, adil, dan benar.

d. Menjadi identitas kelompok yaitu ideologi seringkali memberikan dasar untuk identitas kelompok, membantu individu dan kelompok untuk menentukan siapa mereka dan apa yang mereka percayai relatif terhadap struktur sosial yang lebih luas.

e. Motivasi untuk aksi yaitu ideologi biasanya memotivasi tindakan politik atau sosial. Ini memberikan pembenaran untuk mengubah masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip ideologis atau untuk mempertahankan status quo.

f. Mengklaim kebenaran universal yaitu banyak ideologi mengklaim memiliki kebenaran universal, berargumen bahwa pandangan mereka sah secara universal dan harus diterima oleh semua orang, meskipun dalam praktiknya, penerimaan ini bisa sangat bervariasi.

g. Fungsi stabilisasi dan integrasi sosial yaitu ideologi sering berfungsi untuk menyatukan masyarakat dengan menyediakan kerangka kerja yang kohesif untuk pemahaman bersama dan aksi kolektif.

h. Alat dominasi dan kontrol yaitu ideologi dapat digunakan sebagai alat untuk dominasi dan kontrol dalam beberapa kasus oleh kelompok yang berkuasa menggunakan ideologi untuk mempertahankan posisi mereka dalam struktur sosial.

Karakteristik-karakteristik tersebut membantu membedakan ideologi dari jenis pemikiran atau keyakinan lain dan menjelaskan mengapa ideologi memainkan peran yang begitu penting dalam politik dan masyarakat.

Pancasila sebagai Pandangan Hidup Indonesia

Setiap manusia memiliki pandangan hidup yang bersifat alamiah atau kodrati karena dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Manusia akan mudah menentukan tujuan dan cita-cita hidupnya dari pandangan yang dimilikinya karena pandangan tersebut menentukan masa depannya. Artinya, bahwa pandangan hidup ini dijadikan pedoman, pegangan atau sebagai arahan supaya dapat menjalani hidup yang lebih baik lagi dengan adanya pandangan hidup yang dimiliki.

Dalam kehidupan ini, setiap manusia memiliki permasalahan yang berbeda-beda dan cara penyelesaiannya pun dilakukan dengan cara masing-masing. Hal ini dilatarbelakangi bahwa setiap manusia memiliki pandangan hidup sendiri-sendiri sehingga cara menyelesaikan masalah pun berbeda-beda. Berdasarkan kenyataan bahwa setiap manusia memiliki cara penyelesaian masalah yang berbeda-beda maka dibutuhkan suatu pandangan hidup yang sama untuk menjadi pedoman, pegangan, atau arahan untuk setiap manusia dalam lingkungan masyarakat.

Seperti halnya setiap manusia yang memiliki cita-cita dan tujuan hidup maka suatu bangsa pun memiliki cita-cita dan tujuan nasional negaranya.

Pancasila sebagai Ideologi Negara Indonesia

Secara kodrati manusia akan hidup bersama dalam suatu kelompok dengan manusia yang lain dan setiap manusia memiliki pandangan hidup maka manusia akan saling melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam pandangan hidupnya sehingga terbentuklah pandangan hidup bersama (kelompok). Pandangan hidup tersebut makin mengkristal sehingga menjadi falsafah atau prinsip hidup kelompok yang selanjutnya berlaku dalam lingkungan kehidupan yang lebih luas, seperti kehidupan bernegara atas dasar kesepakatan/konsensus bersama.

Prinsip hidup bernegara tersebut dapat berupa norma-norma, serta keyakinan hidup bersama yang dijadikan tolok ukur bagi kesejahteraan hidup bersama. Sebagai sesuatu yang dicita-citakan bersama, prinsip hidup itu membentuk ide-ide dasar dalam kehidupan bersama. Prinsip hidup bernegara itu disebut ideologi. Dengan demikian, ideologi diartikan sebagai suatu kumpulan gagasan, ide-ide dasar, keyakinan, serta kepercayaan bersifat sistematis yang memberikan arah dan tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan nasional suatu bangsa dan negara..

Dengan kata lain, setiap negara yang memiliki tujuan negara akan berusaha mencapai tujuannya tersebut. Tujuan negara akan dapat tercapai apabila seluruh komponen negara memiliki ideologi yang sama sebagai pedoman, panduan, pemikiran, dan pandangan hidup bernegara. Ideologi akan mencerminkan cara berpikir masyarakat, sekaligus juga membentuk masyarakat menuju cita-cita dan mewujudkan tujuan negaranya. Ideologi harus dihayati sehingga menjadi suatu keyakinan sepenuh hati dan berfungsi membentuk identitas.